Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengomentari rencana pemerintah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus sektor industri di Jawa. Wacana tersebut muncul sebagai respons atas permintaan para pelaku industri.
Menurutnya, Jawa saat ini tidak butuh Kawasan Ekonomi Khusus sebab regulasi ekonomi di Indonesia saat ini sudah sangat terbuka.
"Bea masuk turun, jadi rata-rata bea masuk di Indonesia itu di bawah 5 persen. Lalu lintas devisa bebas. Asing boleh 100 persen. Bikin bioskop asing boleh 100 persen. Kalau dulu tidak boleh, kecuali di Batam," ujar dia di Jakarta, Selasa (23/7).
"Nah sekarang Indonesia sudah berubah, kok masih bikin Kawasan Ekonomi Khusus? Buat apa? Kawasan Ekonomi Khusus sudah tidak relevan, karena semuanya sudah bebas. Kawasan Ekonomi Khusus dibuat untuk semuanya yang tidak bebas," sambungnya.
Dia kemudian menceritakan cerita awal dibuatnya Kawasan Ekonomi Khusus pertama di Indonesia, yakni KEK Batam. Dia menganggap kota di Kepulauan Riau itu sebagai surga tersendiri lantaran bebas pengenaan bea masuk.
"Di Batam itu tidak ada bea masuk, semua bebas, asal diekspor kembali. Enggak ada aturan-aturan yang njelimet, bea cukainya segala macam. Pokoknya surga sendiri lah," ungkapnya.
Dia juga menyoroti langkah China yang kemudian meniru penerapan KEK di Batam. Dia menyebutkan, Negeri Tirai Bambu pada saat itu membuat 17 Kawasan Ekonomi Khusus atau Special Economic Zone.
"Niat pemerintahnya baik, tapi ya itu lah. Konteks historisnya kurang. Jadi hari gini masih ngomong Kawasan Ekonomi Khusus? Enggak ngerti saya. Apanya yang mau dikhususkan lagi?" tandas Faisal Basri.
Reporter: Bawono Yadika Tulus
