Indonesia Target Jadi Negara dengan Ekonomi Digital Terbesar Asia di 2020


 Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengakui bahwa perkembangan teknologi digital berdampak besar bagi sektor ekonomi. Dia memperkirakan, pertumbuhan sektor tersebut dapat mencapai USD 130 miliar pada tahun mendatang.
"Digital ekonomi di Indonesia berpotensi sampai USD 130 miliar di 2020 atau setara dengan Rp 1.700 triliun," katanya saat ditemui di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (22/1).
Menteri Bambang optimis, pertumbuhan tersebut tercapai karena perkembangan ekonomi digital dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan. Misalnya saja pada 2013 disebutkan hanya berkisar USD 8 miliar atau Rp 104 triliun, mengalami peningkatan signifikan pada 2016 mencapai USD 20 miliar atau Rp 261 triliun.
Kemudian, berdasarkan data analisis Ernst and Young, pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di tanah air setiap tahun terus meningkat sebesar 40 persen. Sebab, ada penambahan sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia.
"Pemerintah Indonesia ingin menempatkan Indonesia sebagai Negara Digital Economy terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020," lanjutnya.
Perkembangan ekonomi digital di Indonesia juga tidak lepas kaitannya dengan pertumbuhan e-commerce hingga financial technology (fintech) yang jadi andalan penggerak ekonomi masyarakat.
Oleh sebab itu, Bambang menekankan perkembangan ekonomi digital masih perlu ditunjang dengan berbagai kesiapan mulai dari SDM hingga pengelolaan data. "Bappenas mengambil manfaat digital data, akomodasi statistik data, dan lebih pay attention di sosial media seperti Twitter, FB and lainnya," pungkas dia.
Share:

Faisal Basri Sebut Jawa Tak Perlu Punya Kawasan Ekonomi Khusus


Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengomentari rencana pemerintah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus sektor industri di Jawa. Wacana tersebut muncul sebagai respons atas permintaan para pelaku industri.
Menurutnya, Jawa saat ini tidak butuh Kawasan Ekonomi Khusus sebab regulasi ekonomi di Indonesia saat ini sudah sangat terbuka.
"Bea masuk turun, jadi rata-rata bea masuk di Indonesia itu di bawah 5 persen. Lalu lintas devisa bebas. Asing boleh 100 persen. Bikin bioskop asing boleh 100 persen. Kalau dulu tidak boleh, kecuali di Batam," ujar dia di Jakarta, Selasa (23/7).
"Nah sekarang Indonesia sudah berubah, kok masih bikin Kawasan Ekonomi Khusus? Buat apa? Kawasan Ekonomi Khusus sudah tidak relevan, karena semuanya sudah bebas. Kawasan Ekonomi Khusus dibuat untuk semuanya yang tidak bebas," sambungnya.
Dia kemudian menceritakan cerita awal dibuatnya Kawasan Ekonomi Khusus pertama di Indonesia, yakni KEK Batam. Dia menganggap kota di Kepulauan Riau itu sebagai surga tersendiri lantaran bebas pengenaan bea masuk.
"Di Batam itu tidak ada bea masuk, semua bebas, asal diekspor kembali. Enggak ada aturan-aturan yang njelimet, bea cukainya segala macam. Pokoknya surga sendiri lah," ungkapnya.
Dia juga menyoroti langkah China yang kemudian meniru penerapan KEK di Batam. Dia menyebutkan, Negeri Tirai Bambu pada saat itu membuat 17 Kawasan Ekonomi Khusus atau Special Economic Zone.
"Niat pemerintahnya baik, tapi ya itu lah. Konteks historisnya kurang. Jadi hari gini masih ngomong Kawasan Ekonomi Khusus? Enggak ngerti saya. Apanya yang mau dikhususkan lagi?" tandas Faisal Basri.
Reporter: Bawono Yadika Tulus
Share:

ADB Revisi Turun Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2019 Menjadi 5,1 Persen


 Asian Development Bank (ADB) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 menjadi sebesar 5,1 persen dari sebelumnya 5,2 persen. Tidak hanya tahun ini, ADB juga merevisi target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan menjadi 5,2 persen.
Direktur ADB untuk Indonesia, Winfried Wicklein, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar masih disumbang oleh konsumsi. "Konsumsi yang kuat akan membuat Indonesia mampu meneruskan pertumbuhan ekonominya baik tahun ini dan tahun depan," ujarnya di Plaza Indonesia, Jakarta, Rabu (25/9).
Winfried mengatakan, laju pertumbuhan tahun ini yang sedikit lebih lambat mencerminkan penurunan ekspor dan melemahnya investasi domestik. Meski demikian, investasi diperkirakan akan terus membaik menjelang akhir tahun, seiring dengan kemajuan pembangunan proyek-proyek strategis nasional untuk meningkatkan jaringan infrastruktur.
"Fundamental perekonomiannya masih solid, dengan posisi fiskal yang dikelola dengan baik, harga-harga yang stabil, dan cadangan devisa pada posisi yang cukup aman. Diperlukan investasi yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan, dengan fokus pada daya saing dan pengembangan sumber daya manusia sebagai kuncinya," jelasnya.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia yang sedang berkembang masih cukup kuat, tetapi prospeknya kini meredup dan risiko terhadap perekonomian di kawasan ini terus naik seiring melemahnya perdagangan dan investasi.
ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi 45 negara yang menjadi bagian dari kawasan Asia yang sedang berkembang sebesar 5,4 persen tahun ini pada tahun 2020. Perkiraan baru yang Iebih rendah tersebut mencerminkan turunnya prospek perdagangan internasional, sebagian karena memburuknya ketegangan perdagangan antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Amerika Serikat (AS).
"Kemudian juga disebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi di sejumlah perekonomian negara maju dan perekonomian besar di kawasan Asia yang sedang berkembang, termasuk RRT, India, Republik Korea, dan Thailand," tandasnya. 
Share:

BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi Melambat Jadi Hanya 5,05 Persen di Kuartal II-2019


Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2019 sebesar 5,05 persen (year on year/yoy). Realisasi ini lebih rendah dari realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2019 yang sebesar 5,07 persen (yoy).
Pertumbuhan ekonomi ini juga lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2018 yang sebesar 5,27 persen yoy. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi sepanjang semester I-2019 tercatat sebesar 5,06 persen yoy.
"Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2019 memang melambat bila dibandingkan kuartal I-2019 dan jauh lebih melambat jika dibandingkan kuartal II-2018. Sehingga kita perlu membedah apa yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen di kuartal II-2019," ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Selain itu, BPS mencatat harga komoditas migas dan non migas di pasar internasional pada kuartal I 2019 secara umum mengalami kenaikan jika secara kuartal, namun mengalami penurunan jika secara tahunan (yoy). Hal ini tentu berpengaruh pada perekonomian Indonesia.
Salah satunya terjadi penurunan harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada kuartal II-2019 mengalami penurunan 6,12 persen dari kuartal II-2018. Kemudian batu bara mengalami penurunan harga 22,9 persen serta minyak kelapa sawit (CPO) turun 16,7 persen.
"Di sisi lain, dari empat negara mitra dagang utama Indonesia, perekonomian keempatnya melambat yakni Singapura, China, dan Korea Selatan, dan Amerika Serikat yang pada kuartal II-2019. Ini semua faktor yang pengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas dia.
Reporter: Bawono Yadika
Share:

Menko Darmin Optimis Pertumbuhan Ekonomi Masih 5 Persen di 2019


Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan bertahan di kisaran 5 persen. Pada tahun ini, pemerintah sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,2 persen, atau turun dari target awal sebesar 5,3 persen.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap bisa kita pertahankan meningkat terus walaupun dengan tingkat pertumbuhan yang tidak termasuk tinggi kalau dibandingkan beberapa negara lain," kata Menko Darmin dalam dalam rapat koordinasi nasional tim pengendali inflasi pusat dan daerah di, Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (25/7).
Menko Darmin mengambil contoh, pada tahun lalu atau 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa terjaga di kisaran 5 persen. Padahal kondisi ekonomi pada saat itu tengah dihantam berbagai kondisi eksternal seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan China.
"Pada tahun 2018 pertumbuhan kita 5,17 persen dan pada triwulan 1 5,07 persen," imbuhnya.
Pertumbuhan relatif tinggi tersebut diiringi dengan kualitas yang semakin baik, sebagaimana tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan penurunan ketimpangan serta penurunan inflasi.
Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah sepakat prognosis semester II-2019 dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya akan berada di angka 5,2 persen. Pertumbuhan ekonomi ini pun melesat dari target awal sebesar 5,3 persen.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan penyesuaian angka pertumbuhan ekonomi tersebut dilihat dari sisi permintaan dan produksi. Di mana dari sisi permintaan investasi dan konsumsi masih belum menunjukan hal positif.
"Sementara itu untuk ekspor selain dorong competitiveness ,suasana lingkungan global pasti akan terpengaruh," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/7).
Share:

Berkat Bandara Baru, Pertumbuhan Ekonomi Yogya Melesat dan Angka Pengangguran Turun


Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) telah beroperasi di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bandara yang terletak tepat di sisi pantai selatan Yogyakarta ini dipercaya membangunkan geliat pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut.
Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero), Faik Fahmi, menyebutkan bandara yang dibangun dengan fasilitas modern tersebut telah berhasil mengerek angka pertumbuhan ekonomi di daerah Kulonprogo. "Pembangunan (bandara) ini terus terang saja memberikan dampak yang sangat signifikan pada masyarakat," kata dia, di Bandara YIA, Kulonprogo, Jumat (5/7).
Dia mengungkapkan, di 2015, target pertumbuhan ekonomi di Kulonprogo hanya 5,4 persen. Angka tersebut bahkan tidak berhasil dicapai. Namun, di 2019, saat bandara YIA sudah mulai beroperasi melayani penerbangan, angka pertumbuhan ekonomi meningkat drastis.
"Di tahun 2019 sampai dengan April, pertumbuhan ekonomi di Kulonprogo sudah 10,6 persen ini naiknya sangat signifikan padahal bandara belum selesai dioperasikan. Bayangkan nanti kalau misalnya bandara ini sudah 100 persen beroperasi," ujarnya.
©2019 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu
Bahkan, kehadiran bandara yang bertujuan menggantikan Bandara Adisutjipto tersebut ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi Yogyakarta secara keseluruhan. "Dan ini juga berdampak sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta karena di tahun 2016 pertumbuhan ekonominya 5,05 persen, sekarang ini sudah 7,5 persen," ujarnya.
Selain itu, Bandara YIA juga diklaim telah mampu mengatasi permasalahan pengangguran di Kulonprogo. Sebab, 70 persen pegawai dan petugas bandara merupakan putra putri daerah yang diberdayakan dan direkrut.
"Ini juga sudah cukup signifikan dampaknya karena kalau kita lihat dari data statistik tahun 2015 tingkat pengangguran di Kulonprogo itu 3,7 persen sekarang ini di 2019 sudah menurun sekitar 1,45 persen," ujarnya.
Kehadiran YIA juga, lanjutnya, telah dirasakan langsung dampak positifnya oleh masyarakat setempat. "Jadi dampak terhadap proses pembangunan ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat termasuk pertumbuhan ekonomi. Bahkan kemarin dari DPRD melakukan survei secara khusus di YIA dan mereka mendapati fakta bahwa lebih dari 70 persen petugas atau pekerja semuanya dari Kulonprogo ya," tutupnya. 
Share:

Habibienomic: Warisan Konsep Ekonomi Berbasis Teknologi BJ Habibie


 Pemerintah saat ini tengah fokus dalam melakukan pembangunan berbasis teknologi. Salah satu wujudnya melalui pembentukan konsep industri 4.0. Pembangunan konsep teknologi sebetulnya sudah lama dicetuskan sejak era Presiden BJ Habibie.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr Joy Tulung, mengatakan Habibienomic merupakan salah satu warisan konsep ekonomi berbasis teknologi dari BJ Habibie.
"Konsep Habibienomics, diperkenalkan pertama kali oleh ekonom Kwik Kian Gie tahun 1993 pada sebuah tulisan atau opini yang dimuat di salah satu surat kabar nasional yang merupakan pemikiran dari BJ Habibie," kata Joy seperti dikutip dari Antara di Manado, Kamis (12/9).
Joy menambahkan pemikiran Habibie mengenai strategi industrialisasi yang pada intinya adalah membangun perekonomian Indonesia berbasis teknologi. "Juga yang berfokus pada competitive advantage, oleh karena itu harus adanya penguasaan teknologi tinggi dalam industri ke depannya," ujarnya.
Habibienomic sebetulnya sebuah aliran pemikiran yang penting dan relevan untuk diterapkan saat ini dan juga mendatang. Konsep Habibienomic juga, menurutnya, bermakna mengembalikan kedaulatan ekonomi Indonesia.
Dia berpendapat, pemerintahan saat ini dan mendatang mesti memikirkan kembali konsep Habibienomic ala BJ Habibie ini. Setiap produk yang dihasilkan rakyat harus bernilai tambah dan memberikan tambahan kesejahteraan bagi mereka, terutama teknologi untuk industri pangan dan energi terbarukan.
1 dari 2 halaman

Pesan BJ Habibie: Bangun Konektivitas Antar Pulau via Udara

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, turut berduka atas kepergian Presiden Republik Indonesia (RI) ke-3 BJ Habibie. Menteri Bambang mengaku, BJ Habibie merupakan sosok negarawan yang sangat demokratis.
"Terakhir bertemu di rumah Beliau waktu puasa tahun ini," tuturnya kepada Liputan6.com, Rabu (11/9).
Menteri Bambang melanjutkan, sebagai Kepala Bappenas, dirinya tidak akan pernah lupa pesan BJ Habibie untuk bagaimana memajukan industri agar bisa unggul di negeri sendiri.
Kata dia, insinyur penerbangan kebanggaan Indonesia itu juga turut berpesan untuk selalu mengutamakan pentingnya konektivitas di sektor perhubungan udara.
"Beliau berpesan agar Indonesia selalu prioritaskan industri bernilai tambah tinggi dan berbasis teknologi, serta membangun konektivitas antar pulau via udara," ujarnya.
"Jadi BJ Habibie merupakan sosok sebagai negarawan yang demokratis dari seorang guru yang ngemong muridnya," lanjut dia.
2 dari 2 halaman

Turunkan Rupiah Usai Krisis 1998, dari Rp12.000 Menjadi Rp6.500 per USD

Presiden ke-3 Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie atau BJ Habibie meninggal meninggal dunia pukul 18.05 WIB, Rabu 11 September 2019. Habibie dirawat di RSPAD sejak 1 September lalu.

Berbagai prestasi dan kebijakan ditorehkan BJ Habibie semasa hidup. Salah satu yang sulit dilupakan yaitu saat BJ Habibie bisa mengendalikan nilai tukar Rupiah ketika Indonesia dilanda krisis moneter.

Pada tahun 1998, nilai tukar Rupiah tercatat nyaris menyentuh Rp15.000 per USD. Pada Januari 1998, Rupiah sempat menyentuh Rp14.800 per USD 1, dan paling parah pernah terjadi pada Juni 1998, di mana USD 1 senilai Rp16.800.

Namun, nilai tukar Rupiah pada era tersebut mampu dikendalikan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Dia berhasil menekan Rupiah dari belasan ribu hingga berada di bawah Rp7.000 jelang akhir masa pemerintahannya.

Habibie yang diangkat menjadi presiden setelah Soeharto memutuskan mundur dari jabatannya berusaha keras agar Rupiah tak terus melemah. Berbagai cara dia lakukan agar Rupiah kembali menguat dengan segala cara.

Selain mengalami tekanan dari dalam negeri, Habibie juga harus berhadapan dengan intervensi ekonomi yang dipaksakan International Monetary Fund (IMF). Lembaga moneter ini memaksa Indonesia agar menghapus kebijakan subsidi, terutama BBM dan TDL. Namun, hal itu ditolak Habibie.

Ketika itu, Habibie mempertahankan agar harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh rakyat yang terpuruk akibat krisis. Harga Premium saat itu dipatok Rp1.000, dan Solar Rp550. Keputusan ini mendapatkan kritik tajam dari IMF.
Share:

Recent Posts