Survei BI Sebut Kegiatan Dunia Usaha Membaik, tapi Masih Minus 3,9%

 


Jakarta - 

Bank Indonesia (BI) kembali merilis data hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Hasilnya kegiatan usaha masih mengalami kontraksi pada kuartal IV-2020, meskipun telah mengalami perbaikan dibanding kuartal sebelumnya.

"Hasil SKDU mengindikasikan bahwa kegiatan dunia usaha membaik pada triwulan IV-2020, meskipun masih dalam fase kontraksi," bunyi keterangan tertulis BI, Rabu (13/1/2021).

Hal itu tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha pada triwulan IV-2020 sebesar -3,90%. Angka itu lebih baik dari -5,97% pada triwulan III-2020.

BI menyebut perbaikan ini terjadi karena didorong oleh kinerja sejumlah sektor yang tumbuh positif, yaitu sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan; Listrik, Gas dan Air Bersih, serta Jasa-jasa. Selain itu juga sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran: sektor Industri Pengolahan dan sektor Konstruksi terindikasi membaik.

"Perbaikan kondisi kegiatan usaha didukung oleh permintaan yang meningkat saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan tahun baru, ketersediaan bahan baku produksi, dan peningkatan jumlah pelanggan baru di subsektor listrik," jelasnya.

Sejalan dengan perkembangan SKDU, survei penggunaan tenaga kerja dan kondisi keuangan dunia usaha juga membaik pada triwulan IV-2020, dibanding dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, kapasitas produksi terpakai mencapai 71,96% pada triwulan IV-2020, cenderung stabil dibanding dengan capaian pada triwulan sebelumnya.

Responden memperkirakan kegiatan usaha akan mencatat kinerja positif pada kuartal I-2021 dengan SBT sebesar 7,68%. Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan diperkirakan terjadi pada seluruh sektor ekonomi terutama sektor Keuangan, sektor Real Estate & Jasa Perusahaan, serta sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan.

Sumber : https://finance.detik.com/moneter/d-5331885/survei-bi-sebut-kegiatan-dunia-usaha-membaik-tapi-masih-minus-39?_ga=2.103814976.157089458.1610512147-1276086109.1610512147

Share:

Jokowi: Vaksinasi Dilanjutkan di Seluruh Tanah Air

 


Jakarta - 

Proses vaksinasi virus Corona (COVID-19) perdana telah dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proses vaksinasi akan dilanjutkan ke seluruh daerah di Indonesia.

"Setelah kita melakukan vaksinasi perdana ini nanti akan terus dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Tanah Air," kata Jokowi melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (13/1/2020).

Jokowi mengatakan proses vaksinasi ini dilakukan setelah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM, serta fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia.

"Vaksinasi perdana ini dilakukan setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat, emergency use authorization dari BPOM dan juga telah keluarnya fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya," jelas Jokowi.

Jokowi dilakukan vaksinasi COVID-19 penting dilakukan bagi masyarakat. Sebab vaksinasi adalah salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona (COVID-19).

"Vaksinasi COVID-19 penting kita lakukan untuk memutus mata rantai penularan virus Corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya masyarakat Indonesia dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional," tutur dia.

Diketahui, Jokowi menjadi orang pertama di Indonesia yang mendapatkan vaksin Sinovac. Vaksinasi Corona perdana ini juga disiarkan langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden.

Momen vaksinasi Corona perdana di Indonesia ini dihadiri oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin, Ketua IDI Daeng Mohammad Faqih, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, dan Rais Syuriah PBNU Ahmad Ishomuddin. Mereka juga akan diberi vaksin Corona saat ini. Selain itu, ada tenaga kesehatan dan pedagang yang akan divaksin Corona bersama Jokowi.

Usai disuntik vaksin Sinovac, Jokowi menceritakan apa yang dialami tubuhnya. Apa kata Jokowi?

"Nggak terasa sama sekali, ha-ha-ha...," jawab Jokowi.

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-5331911/jokowi-vaksinasi-dilanjutkan-di-seluruh-tanah-air?_ga=2.172505187.157089458.1610512147-1276086109.1610512147

Share:

Mulai Disalurkan, Cek Bansos PKH di https://dtks.kemensos.go.id


 Jakarta - 

Pemerintah memastikan bansos PKH mulai disalurkan. Bagi para penerima bisa langsung cek di https://dtks.kemensos.go.id. Tidak perlu khawatir, cara mengeceknya sangat mudah karena tanpa harus login di link cekbansos.siks.kemensos.go.id.

Untuk selanjutnya, para penerima cukup memilih ID kepesertaan yang dimiliki, mengisi data yang diperlukan, dan klik tombol Cari.

"Sistem akan mencocokkan ID dan Nama yang diinput dan membandingkan antara nama yang diinput dengan nama yang ada dalam database kami," tulis situs DTKS dilihat detikcom pada Sabtu (9/1/2021).

Bansos PKH naik 25% karena aktivitas penerima PKH yang terbatas. Dana tersebut diharapkan bisa membantu KPM melanjutkan kehidupan atau menjaga kelangsungan usaha. Lantas berapa besaran bansos PKH yang diterima?Dikutip dari situs Kementerian Sosial (Kemensos), total penerima bansos PKH 2021 mencapai 10 juta KPM dengan jumlah anggaran Rp 28,71 triliun. Kemensos pernah menjelaskan bansos PKH 2021 lebih besar akibat pandemi COVID-19.

Berikut total bansos PKH 2021:

Ibu hamil sebesar Rp 3 juta per tahun

Anak usia dini sebesar Rp 3 juta per tahun

Siswa SD sebesar Rp 900 ribu per tahun

Siswa SMP sebesar Rp 1,5 juta per tahun

Siswa SMA sebesar Rp 2 juta per tahun

Kelompok disabilitas sebesar Rp 2,4 juta per tahun

Lansia sebesar Rp 2,4 juta per tahun.

Bantuan bisa diterima masyarakat setelah cek bansos PKH di https://dtks.kemensos.go.id.

Bantuan sosial program keluarga harapan ini disalurkan tiap 3 bulan sekali dalam satu tahun dalam empat tahap. Keempatnya adalah Januari, April, Juli dan Oktober 2021 melalui Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengingatkan penerima bansos PKH supaya memanfaatkan bantuan sebaik-baiknya. Bantuan jangan digunakan untuk membeli rokok atau barang lain yang tidak bermanfaat.

Penerima yang tercantum dalam cek bansos PKH di https://dtks.kemensos.go.id juga akan menerima bantuan tanpa potongan. Bantuan akan diterima utuh setelah dana disalurkan dari pemerintah ke rekening penerima.

Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5331772/mulai-disalurkan-cek-bansos-pkh-di-httpsdtkskemensosgoid?tag_from=wpm_nhl_3


Share:

Indonesia Target Jadi Negara dengan Ekonomi Digital Terbesar Asia di 2020


 Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengakui bahwa perkembangan teknologi digital berdampak besar bagi sektor ekonomi. Dia memperkirakan, pertumbuhan sektor tersebut dapat mencapai USD 130 miliar pada tahun mendatang.
"Digital ekonomi di Indonesia berpotensi sampai USD 130 miliar di 2020 atau setara dengan Rp 1.700 triliun," katanya saat ditemui di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (22/1).
Menteri Bambang optimis, pertumbuhan tersebut tercapai karena perkembangan ekonomi digital dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan. Misalnya saja pada 2013 disebutkan hanya berkisar USD 8 miliar atau Rp 104 triliun, mengalami peningkatan signifikan pada 2016 mencapai USD 20 miliar atau Rp 261 triliun.
Kemudian, berdasarkan data analisis Ernst and Young, pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di tanah air setiap tahun terus meningkat sebesar 40 persen. Sebab, ada penambahan sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia.
"Pemerintah Indonesia ingin menempatkan Indonesia sebagai Negara Digital Economy terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020," lanjutnya.
Perkembangan ekonomi digital di Indonesia juga tidak lepas kaitannya dengan pertumbuhan e-commerce hingga financial technology (fintech) yang jadi andalan penggerak ekonomi masyarakat.
Oleh sebab itu, Bambang menekankan perkembangan ekonomi digital masih perlu ditunjang dengan berbagai kesiapan mulai dari SDM hingga pengelolaan data. "Bappenas mengambil manfaat digital data, akomodasi statistik data, dan lebih pay attention di sosial media seperti Twitter, FB and lainnya," pungkas dia.
Share:

Faisal Basri Sebut Jawa Tak Perlu Punya Kawasan Ekonomi Khusus


Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengomentari rencana pemerintah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus sektor industri di Jawa. Wacana tersebut muncul sebagai respons atas permintaan para pelaku industri.
Menurutnya, Jawa saat ini tidak butuh Kawasan Ekonomi Khusus sebab regulasi ekonomi di Indonesia saat ini sudah sangat terbuka.
"Bea masuk turun, jadi rata-rata bea masuk di Indonesia itu di bawah 5 persen. Lalu lintas devisa bebas. Asing boleh 100 persen. Bikin bioskop asing boleh 100 persen. Kalau dulu tidak boleh, kecuali di Batam," ujar dia di Jakarta, Selasa (23/7).
"Nah sekarang Indonesia sudah berubah, kok masih bikin Kawasan Ekonomi Khusus? Buat apa? Kawasan Ekonomi Khusus sudah tidak relevan, karena semuanya sudah bebas. Kawasan Ekonomi Khusus dibuat untuk semuanya yang tidak bebas," sambungnya.
Dia kemudian menceritakan cerita awal dibuatnya Kawasan Ekonomi Khusus pertama di Indonesia, yakni KEK Batam. Dia menganggap kota di Kepulauan Riau itu sebagai surga tersendiri lantaran bebas pengenaan bea masuk.
"Di Batam itu tidak ada bea masuk, semua bebas, asal diekspor kembali. Enggak ada aturan-aturan yang njelimet, bea cukainya segala macam. Pokoknya surga sendiri lah," ungkapnya.
Dia juga menyoroti langkah China yang kemudian meniru penerapan KEK di Batam. Dia menyebutkan, Negeri Tirai Bambu pada saat itu membuat 17 Kawasan Ekonomi Khusus atau Special Economic Zone.
"Niat pemerintahnya baik, tapi ya itu lah. Konteks historisnya kurang. Jadi hari gini masih ngomong Kawasan Ekonomi Khusus? Enggak ngerti saya. Apanya yang mau dikhususkan lagi?" tandas Faisal Basri.
Reporter: Bawono Yadika Tulus
Share:

ADB Revisi Turun Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2019 Menjadi 5,1 Persen


 Asian Development Bank (ADB) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 menjadi sebesar 5,1 persen dari sebelumnya 5,2 persen. Tidak hanya tahun ini, ADB juga merevisi target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan menjadi 5,2 persen.
Direktur ADB untuk Indonesia, Winfried Wicklein, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar masih disumbang oleh konsumsi. "Konsumsi yang kuat akan membuat Indonesia mampu meneruskan pertumbuhan ekonominya baik tahun ini dan tahun depan," ujarnya di Plaza Indonesia, Jakarta, Rabu (25/9).
Winfried mengatakan, laju pertumbuhan tahun ini yang sedikit lebih lambat mencerminkan penurunan ekspor dan melemahnya investasi domestik. Meski demikian, investasi diperkirakan akan terus membaik menjelang akhir tahun, seiring dengan kemajuan pembangunan proyek-proyek strategis nasional untuk meningkatkan jaringan infrastruktur.
"Fundamental perekonomiannya masih solid, dengan posisi fiskal yang dikelola dengan baik, harga-harga yang stabil, dan cadangan devisa pada posisi yang cukup aman. Diperlukan investasi yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan, dengan fokus pada daya saing dan pengembangan sumber daya manusia sebagai kuncinya," jelasnya.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia yang sedang berkembang masih cukup kuat, tetapi prospeknya kini meredup dan risiko terhadap perekonomian di kawasan ini terus naik seiring melemahnya perdagangan dan investasi.
ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi 45 negara yang menjadi bagian dari kawasan Asia yang sedang berkembang sebesar 5,4 persen tahun ini pada tahun 2020. Perkiraan baru yang Iebih rendah tersebut mencerminkan turunnya prospek perdagangan internasional, sebagian karena memburuknya ketegangan perdagangan antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Amerika Serikat (AS).
"Kemudian juga disebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi di sejumlah perekonomian negara maju dan perekonomian besar di kawasan Asia yang sedang berkembang, termasuk RRT, India, Republik Korea, dan Thailand," tandasnya. 
Share:

BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi Melambat Jadi Hanya 5,05 Persen di Kuartal II-2019


Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2019 sebesar 5,05 persen (year on year/yoy). Realisasi ini lebih rendah dari realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2019 yang sebesar 5,07 persen (yoy).
Pertumbuhan ekonomi ini juga lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2018 yang sebesar 5,27 persen yoy. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi sepanjang semester I-2019 tercatat sebesar 5,06 persen yoy.
"Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2019 memang melambat bila dibandingkan kuartal I-2019 dan jauh lebih melambat jika dibandingkan kuartal II-2018. Sehingga kita perlu membedah apa yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen di kuartal II-2019," ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Selain itu, BPS mencatat harga komoditas migas dan non migas di pasar internasional pada kuartal I 2019 secara umum mengalami kenaikan jika secara kuartal, namun mengalami penurunan jika secara tahunan (yoy). Hal ini tentu berpengaruh pada perekonomian Indonesia.
Salah satunya terjadi penurunan harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada kuartal II-2019 mengalami penurunan 6,12 persen dari kuartal II-2018. Kemudian batu bara mengalami penurunan harga 22,9 persen serta minyak kelapa sawit (CPO) turun 16,7 persen.
"Di sisi lain, dari empat negara mitra dagang utama Indonesia, perekonomian keempatnya melambat yakni Singapura, China, dan Korea Selatan, dan Amerika Serikat yang pada kuartal II-2019. Ini semua faktor yang pengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas dia.
Reporter: Bawono Yadika
Share:

Recent Posts